Langsung ke konten utama

Impeachment Presiden Sulit Dilakukan



    Beberapa hari ini sedang viral berita terkait dengan teror kepada panitia diskusi Pemakzulan Presiden yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dengan adanya berita ini saya tertarik untuk membahas tentang mekanisme Pemakzulan atau Pemberhentian Presiden menurut Konstitusi (UUD 1945). Mekanisme Pemakzulan Presiden diatur dalam pasal 7A dan 7B. 

   Berdasarkan pasal 7A Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Hal itu bisa dilakukan jika Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Alasan-alasan pemakzulan Presiden tersebut berkonotasi hukum bukan terkait dengan kebijakan.

 Selanjutnya, sebelum usul pemakzulan/pemberhentian Presiden diajukan kepada MPR terlebih dahulu DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili apakah Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR. 

     Melihat kekuatan politik di DPR dimana hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  yang bertindak sebagai oposisi. Hasilnya sudah bisa di prediksi usulan pemakzulan akan ditolak DPR. Kalaupun kita berandai-andai DPR setuju usul tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi maka MK wajib memeriksa dan mengadili apakah Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. 

 Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak usul atau pendapat DPR maka perkaranya selesai. Jika Mahkamah Konstitusi menerima usul atau pendapat DPR maka mekanisme selanjutnya berada di MPR. Sidang MPR bisa memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden. Jadi MPR tidak terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi . Meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutus bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.


  Menurut saya Pemerintah tidak usah melarang atau mengintimidasi akademisi untuk membahas tentang pemakzulan presiden karena  Pemakzulan Presiden Jokowi sulit untuk dilakukan saat ini melihat kekuatan politik di DPR. Apabila alasan pemakzulan Presiden terkait dengan kebijakan ditengah Pandemi Covid-19 maka itu bukan termasuk syarat yang diatur dalam UUD 1945. Apabila Presiden korupsi dalam penanganan Covid-19 dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantahkan maka itu bisa termasuk alasan pemakzulan yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Penulis: Muh. Nandi (Alumni Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Dan Gugatan Rekonvensi dalam Perceraian

Kota, 20 November 2020 Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili  perkara nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.... Di - Kota Mana Perihal: Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi Assalamu’alaikum wr. wb. Dengan Hormat Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Advokat/Pengacara  Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum – Auditor Hukum pada Kantor ............. yang berkedudukan di ............., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2020, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, nama Bin siapa selaku Termohon.  Dengan ini akan memberikan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut: Dalam Konvensi 1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Januari 2017 bertepatan 7 Rabiul Tsani 1438 H yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .... Kota ........ Provinsi ........, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/I/2017. 2. Bahwa benar selama masa perkawinan Termohon dan Pemohon tinggal bersama di J...

Bolehkah Menikah Dengan Sepupu?

Bolehkah Perkawinan dilakukan antara sepupu (anak-anak dari kakak beradik) ditinjau dari hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui apakah hukum Islam melarang atau membolehkan perkawinan dengan sepupu. Dalam buku kumpulan "tanya jawab Quraish Shihab dijelaskan: sepupu atau anak saudara lelaki Ayah atau saudara ibu bukan mahram, karena itu boleh terjalin hubungan perkawinan antara sepupu. Mereka tidak disebut oleh ayat yang berbicara tentang mahram (Qs an-Nisa (4):23, tidak juga dalam hadist Rasulullah saw).

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Sudahkah Tepat Sasaran?

    Tahun 2020 Indonesia dan bahkan dunia diguncangkan dengan adanya Pandemi Covid-19, hampir semua aktivitas sehari-hari seakan lumpuh, kegiatan perkantoran, sekolah, perkuliahan dilakukan dirumah. Tidak ada yang mampu memastikan kapan Pandemi ini akan berakhir. Masyarakat yang tergolong kelas menengah kebawah sangat merasakan imbasnya. Banyak dari mereka yang kehilangan mata pencaharian. Untuk membantu masyarakat yang terdampak kebutuhan ekonomi nya selama adanya pademi ini, Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan ini akan dikucurkan mulai bulan April 2020. Kebijakan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT No 06 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.      Adapun sasaran dari BLT ini antara lain 1. Keluarga Miskin Non PKH atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2. Masyarak...