Langsung ke konten utama

Bolehkah Menikah Dengan Sepupu?



Bolehkah Perkawinan dilakukan antara sepupu (anak-anak dari kakak beradik) ditinjau dari hukum Islam.

Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui apakah hukum Islam melarang atau membolehkan perkawinan dengan sepupu.

Dalam buku kumpulan "tanya jawab Quraish Shihab dijelaskan: sepupu atau anak saudara lelaki Ayah atau saudara ibu bukan mahram, karena itu boleh terjalin hubungan perkawinan antara sepupu. Mereka tidak disebut oleh ayat yang berbicara tentang mahram (Qs an-Nisa (4):23, tidak juga dalam hadist Rasulullah saw).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Dan Gugatan Rekonvensi dalam Perceraian

Kota, 20 November 2020 Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili  perkara nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.... Di - Kota Mana Perihal: Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi Assalamu’alaikum wr. wb. Dengan Hormat Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Advokat/Pengacara  Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum – Auditor Hukum pada Kantor ............. yang berkedudukan di ............., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2020, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, nama Bin siapa selaku Termohon.  Dengan ini akan memberikan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut: Dalam Konvensi 1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Januari 2017 bertepatan 7 Rabiul Tsani 1438 H yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .... Kota ........ Provinsi ........, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/I/2017. 2. Bahwa benar selama masa perkawinan Termohon dan Pemohon tinggal bersama di J...

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Sudahkah Tepat Sasaran?

    Tahun 2020 Indonesia dan bahkan dunia diguncangkan dengan adanya Pandemi Covid-19, hampir semua aktivitas sehari-hari seakan lumpuh, kegiatan perkantoran, sekolah, perkuliahan dilakukan dirumah. Tidak ada yang mampu memastikan kapan Pandemi ini akan berakhir. Masyarakat yang tergolong kelas menengah kebawah sangat merasakan imbasnya. Banyak dari mereka yang kehilangan mata pencaharian. Untuk membantu masyarakat yang terdampak kebutuhan ekonomi nya selama adanya pademi ini, Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan ini akan dikucurkan mulai bulan April 2020. Kebijakan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT No 06 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.      Adapun sasaran dari BLT ini antara lain 1. Keluarga Miskin Non PKH atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2. Masyarak...