Langsung ke konten utama

Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022

 


Berikut 40 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2022:

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

10. RUU tentang Praktik Psikologi

11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

14. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

15. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat

18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

20. RUU tentang Bahan Kimia

21. RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI

22. RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

23. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

24. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

26. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

27. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi

28. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

29. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

31. RUU tentang Hukum Acara Perdata

32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

33. RUU tentang Ibu Kota Negara

34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)

35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)

36. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)

37. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

38. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

39. RUU tentang Daerah Kepulauan

40. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Dan Gugatan Rekonvensi dalam Perceraian

Kota, 20 November 2020 Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili  perkara nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.... Di - Kota Mana Perihal: Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi Assalamu’alaikum wr. wb. Dengan Hormat Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Advokat/Pengacara  Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum – Auditor Hukum pada Kantor ............. yang berkedudukan di ............., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2020, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, nama Bin siapa selaku Termohon.  Dengan ini akan memberikan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut: Dalam Konvensi 1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Januari 2017 bertepatan 7 Rabiul Tsani 1438 H yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .... Kota ........ Provinsi ........, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/I/2017. 2. Bahwa benar selama masa perkawinan Termohon dan Pemohon tinggal bersama di J...

Bolehkah Menikah Dengan Sepupu?

Bolehkah Perkawinan dilakukan antara sepupu (anak-anak dari kakak beradik) ditinjau dari hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui apakah hukum Islam melarang atau membolehkan perkawinan dengan sepupu. Dalam buku kumpulan "tanya jawab Quraish Shihab dijelaskan: sepupu atau anak saudara lelaki Ayah atau saudara ibu bukan mahram, karena itu boleh terjalin hubungan perkawinan antara sepupu. Mereka tidak disebut oleh ayat yang berbicara tentang mahram (Qs an-Nisa (4):23, tidak juga dalam hadist Rasulullah saw).

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Sudahkah Tepat Sasaran?

    Tahun 2020 Indonesia dan bahkan dunia diguncangkan dengan adanya Pandemi Covid-19, hampir semua aktivitas sehari-hari seakan lumpuh, kegiatan perkantoran, sekolah, perkuliahan dilakukan dirumah. Tidak ada yang mampu memastikan kapan Pandemi ini akan berakhir. Masyarakat yang tergolong kelas menengah kebawah sangat merasakan imbasnya. Banyak dari mereka yang kehilangan mata pencaharian. Untuk membantu masyarakat yang terdampak kebutuhan ekonomi nya selama adanya pademi ini, Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan ini akan dikucurkan mulai bulan April 2020. Kebijakan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT No 06 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.      Adapun sasaran dari BLT ini antara lain 1. Keluarga Miskin Non PKH atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2. Masyarak...